KAMPUNG ARSITEKTUR NUSANTARA, WAE REBO

Rumah Adat Mbaru Niang merupakan rumah tradisional salah satu suku Manggarai. Terdapat di Desa Wae Rebo, Pulau Flores Nusa Tenggara Timur.Rumah ini sangat langka hanya ada 7 unit saja, namun memang disengaja harus hanya ada 7, karena sesuai dengan kepercayaan dan adat tradisi leluhur mereka.

Desa Wae Rebo terletak diatas lembah dan di kelilingi pegunungan dengan hutan yang sangat lebat dan cukup sangat terpencil jauh dari desa-desa lainnya.Danterletak pada ketinggian 1100 m diatas permukaan air laut.Rumah adat Mbaru Niang ini merupakan bangunan terdiri dari 5 lantai dengan bentuk mengerucut keatas.
.Lutur atau tenda lantai dasar, digunakan sebagai tempat tinggal sang penghuni.
· Lobo berfungsi sebagai gudang tempat menyimpan bahan makanan dan barang.
· Lentar berfungsi untuk menyimpan benih tanaman untuk bercocok tanam.
· Lempa Rae berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan stok cadangan makanan yang berguna disaat paceklik atau gagal panen.
· Hekang Kode berfungsi sebagai tempat sesajen untuk para leluhur mereka.
Kontruksi bangunan rumah adat Mbaru Niang ini hanya menggunakan sistem pasak dan pen lalu diikat dengan rotan sebagai penguat setiap tulang fondasinya.
Desain rumah panggung selain melindungi penghuni dari binatang buas dan tanah yang basah, kolong rumah kerap digunakan untuk menenun.


Setiap rumah ada dua pintu, di depan, di belakang, serta empat jendela kecil. Masuk ke dalam rumah yang remang-remang, terlihat langit-langit yang tinggi dan kayu-kayu konstruksi. Yos pemandu saya, bercerita, mbaru niang terdiri dari lima tingkat, masing-masing memiliki fungsi dan nama  tersendiri.

Tingkat pertama yang ditinggali orang untuk beraktivitas disebut lutur. Sedangkan tingkat kedua adalah lobo, ketiga adalah lentar, keempat lempa rae, dan kelima adalah hekang kode, merupakan loteng yang biasa digunakan antara lain untuk menyimpan benih tanaman dan persediaan makanan.

Tingkat lutur dibagi tiga, bagian depan ruangan untuk bersama, semacam ruang keluarga. Di bagian dalam adalah kamar-kamar yang disekat menggunakan papan, dan dapur di bagian tengah rumah. Atap rumah terbuat dari ijuk dan alang-alang. Aroma asap kayu bakar langsung menyergap saat saya masuk ke dalam rumah gendang. Acara masak memasak di dalam rumah yang membuat rumah penuh asap, tak disangka itu ada gunanya. ”Asap dan panas dari tungku berguna untuk mengawetkan kayu bangunan, juga persediaan makanan yang disimpan di loteng,”

Biasanya, wanita Waerebo menenun saat tidak bekerja di kebun. Makanya, untuk menyelesaikan satu buah sarung, bisa memakan waktu sebulan, atau lebih.
Sarung di sini ada dua macam: songke dan curak. Songke mempunyai ciri khas, yaitu berwarna dasar hitam dengan motif hias berwarna biru, kuning, hijau, putih, jingga, dan magenta. Ini sarung khas Manggarai. Motif hiasnya bisa bermacam-macam: bunga, daun, atau kotak-kotak geometris. Songke digunakam saat acara resmi, juga dikenakan sehari-hari.

Curak adalah sarung  bermotif gari-garis dengan aneka warna cerah. Sarung-sarung ini lumayan tebal, sehingga, selain dipakai sebagai bawahan, pada malam hari bisa untuk menghangatkan tubuh.

Jika anda berkeinginan untuk pergi kesana, ada beberapa hal yang anda siapkan dulu yaitu sebagai berikut:
1. Sepatu Hiking
2. Ransel yang kuat untuk trekking
3. Ambil memang uang tunai di labua Bajo/Cancar sebab di Wae rebo tidak ada ATM
4. Bawah  jaket dan kaus kaki untuk tidur
5. Batrei HP cadangan
6. Bawalah buku bacaan untuk anak-anak Wae Rebo sebagai oleh-oleh
7. Persiapkan fisik dengan matang sebelum kesana.

JAKARTA KOTA POLUSI

Coba bayangkan jika suatu saat warga jakarta mau tidak mauharusmembeli oksigen kemasan yang dijual oleh pedagang asongan seperti halnya membeli air minum kemasan. Mungkin kita berpikir kejadian seperti itu sangat-sangat mustahil? Tetapi, sebenarnya kita harus perlu melihat akibat terburuk dari pencemaran udara, mengingat usaha memperbaiki kualitas pencemaran udara dijakarta masih jauh dari harapan. Apabila memang suatu saat oksigen itu dijual semurah harga air kemasan, saya yakin itu sangat laku karena memang sangat diperlukan untuk mengatasi pencemaran udara yang kotor dijakarta.

Pernyataan diatas bukanlah suatu gambaran kehidupan yang hanya rekaan semata;memang belum terjadi tetapi itu mencerminkan kualitas udara di Jakarta saat ini. Masalahnya, kita warga Jakarta baik itu pendatang maupun warga asli jakarta bukan dalam posisi untuk memilih udara yang kita hirup sekarang. sehingga suka atau tidak suka kita harus siap dan terpaksa untuk menghirup udara yang sangat kotor ini. Bayangkan saja kualitas udara kota Jakarta berada di peringkat 3 sebagai kota dengan udara terburuk di Dunia.

Sekarang kita lihat kenyataannya sekarang, beramai-ramai orang untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli secara kredit kendaraan pribadi sehingga tidak perlu lagi berjalan atau menumpang kendaraan umum yang belum bisa memberikan kenyamanan yang memadai. Padahal kita semua tahu bahwa bertambahnya jumlah kendaran bermotor itu merupakan sebagai penyumbang terbesar pencemaran udara di perkotaan. Sehingga kita tunggu waktu saja gambaran kehidupan yang dipaparkan diata akan menjadi kenyataan apabila upaya penanggulangan pencemaran udara belum membuahkan hasil apapun.

Dari ulasan diatas maka munculah pertanyaannya bahwa bagaimana yang sebenarnya harus dilakukan untuk tercapainya penanggulangan pencemaran udara di kota Jakarta ini??
disini penulis mengkutip dari apa yang dikatakan oleh guru besar Universitas Indonesia bapak Emil Salim yang dikenal sangat peduli pada permasalahan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:
pertama:
Kendalikan sebab pokok penduduk terangsang tinggal diluar Jakarta walau bekerja di Jakarta. Apa yang menjadi daya tarik Jakarta? Bisakah daya tarik ini dipindahkan ke luat kota Jakarta?
kedua:
Sistem angkutan Indonesia terlalu mengutamakan pembangunan jalan untuk meladeni kebutuhan pengguna kendaraan pribadi. Sedangkan angkutan nonjolan, seperti angkutan kereta api, sungai, laut dan udara serta fasilitas angkutan publik terbanting ke urutan prioritas yang rendah.
ketiga:
Lebih mengefektifkan perencanaan tata ruang yang memperhitungkan lokasi pembangunan secara efisien secara spasial dalam pola pembangunan berkelanjutan. Perencanaan ruang ini kurang digubris bahkan tidak ada sama sekali, sehingga pembangunan perumahan berlangsung acak-acakan tanpa adanya rencana yang jelas.
keempat:
Masalah lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, tidak masukperhitungan struktur ongkos angkutan, sehingga pemakai kendaraan bebas gratis mencemari udara. Izin trayek angkutan tidak mengindahkan daya dukung jalan, sehingga sering ditemukan kepadatan lalu lintas melewati ambang batas kekayaan lingkungan.
kelima:
Kelemahan dalam pentadbrian pelaksanaan pemerintahan(weak governance) menyulitkan pelaksanaan pembangunan yang komprehensif dan tertuju bagi kepentingan rakyat banyak. 

Apabila kelima masalah pokok diatas bisa dipecahkan dalam satu rangkuman kebijakan pembangunan yang komprehensif, maka bukan tidak mungkin ini bisa menanggulangi pencemaran udara kota dalam alur pembangunan berkelanjutan.

Sekian dulu dan diakhir kata; mari kita bersama-sama membangun Ibu Kota Negara Jakarta dan RI yang bebas dari pencemaran udara dan terpelihara keasrian alami lingkungan yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

KEMISKINAN PERKOTAAN DAN PENATAAN RUANG

 
OLEH:MARSELINUS NIRWAN LURU

Kemiskinan bertalian dengan penataan ruang. Siapapun membutuhkan ruang yang cukup untuk kelangsungan hidup layak. Kekalahan yang berujung pada ketidakberdayaan memperoleh ruang yang “cukup” dan layak dinamakan kemiskinan.

Penataan ruang sudah dikenal sejak manusia meninggalkan pola hidup mengembara dan mulai menetap. Pada saat itu, penataan ruang disesuaikan dengan problem cuaca dan ancaman musuh. Orientasi itulah menjadi pembeda dengan esensi penataan ruang saat ini yakni menyelamatkan ruang dari kerakusan dan tipu daya manusia sendiri (Mumford, 1963).

Relevansi Mumford pada saat ini adalah ruang hidup kita—darat, laut, udara—dikuasai  oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kaum miskin yang tergolong kelompok kalah dalam perebutan ruang kota—menyitir Dieter Evers (1986)— semakin terpuruk. Akibatnya orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Tak pelak, ketimpangan perkotaan semakin lebar. Tercatat, per September 2015 rasio gini perkotaan sebesar 0,47, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,43. Bahkan lebih buruk dari rata-rata rasio gini nasional sebesar 0,41 (Kompas, 5 dan 6/2/2016).

Jikalau ruang kota masih dikonsepkan sebagai komoditas yang harus direbut, sangat dikuatirkan tahun 2025, dimana lebih dari separuh penduduk Indonesia akan menghuni perkotaan menjadi kenyataan buruk, mengancam eksistensi kota. Laju pesat urbanisasi akan menjadi pupuk kemiskinan yang sudah dan bahkan bisa jadi benih kemiskinan baru.

Tata Ruang

Seyogianya, tata ruang mempunyai peran sentral dalam pengentasan kemiskinan perkotaan. Tata ruang berperan dalam alokasi ruang yang menjadi kebutuhan pokok setiap individu perkotaan sekaligus menjadi pilar dalam mensiasati keterbatasan lahan. Dengan demikian, siapa dan kapanpun, warga kota masih leluasa berekpresi di atas lahan atau ruang kota itu.

Kondisi kemiskinan perkotaan yang berujung pada lebarnya kesenjangan kaum kaya dan kaum miskin (Kompas, 5/6/2016) menjadi catatan penting bagi paradigma tata ruang kota kita. Akses warga kota, khususnya kaum miskin terhadap ruang kota turut berpengaruh dalam penghidupan perkotaan.  Tata ruang yang tidak mengedepankan konsep keadilan dan akomodatif berpotensi menilmbulkan kantong-kantong kemiskinan baru, kriminalitas serta berkontribusi terhadap percepatan kemunduran kota.

Sayangnya, berbagai dokumen perencanaan, khususnya yang bersentuhan lagsung dengan penataan ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan (RTRK) masih belum sepenuhnya menyentuh masalah kemiskinan. RTRK masih bertolak pada masalah fisik, misalnya kondisi sumber daya alam.

Hal ini bukan mengkerdilkan aspek fisik, namun kecenderungan bertolak dari aspek fisik dan mengabaikan problem sosial kemiskinan malah akan berdampak serius pada kondisi fisik kota itu sendiri. Misalnya, fenomena menjamurnya permukiman kumuh dan liar di kota-kota besar kita. Tahun 2015 tercatat 3771 kawasan kumuh yang dihuni oleh 973,823 jiwa di tujuh kota  antara lain Jakarat, Surabaya, Bandung, Palembang, Medan, Semarang, Denpasar. Ini belum termasuk permukiman liar yang bertebaran di bantaran rel kereta api, kolong jembatan dan bantaran sungai.

Kemudian, Rencana Tata Ruang kota kita masih bersifat teknis dan minim data elemen sosial, terutama mengenai implikasi rencana tersebut terhadap kehidupan masyarakat miskin. Dipahami bahwa perubahan spasial mempunyai ekses pekerjaan, transportasi, pendidikan, dan tempat tinggal. Dengan demikian, perencanaan tata ruang, entahkan itu sifatnya awal perencanaan atau revisi diharapkan mempertimbangkan aspek kemiskinan.

Problem sosial yang disulut masalah peruntukan lahan kota sangat menonjol di daerah yang ‘sedang membangun’. Ada kecenderungan daerah lebih memperhatikan pembangunan fisik didukung kuatnya minat investor, tak jarang pemetaan ekses sosial kemasyarakatan diabaikan.

Penolakan masyarakat terhadap alih fungsi lahan pribadi atau komunal  untuk kepentingan segelintir orang sebaiknya dinilai sebagai cerminan dilangkahi elemen sosial dalam perencanaan ruang.

Kegigihan kalangan masyarakat sipil di Kabupaten Manggarai Barat-Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) mempertahankan Ruang Terbuka Pantai Pede misalnya, harus menjadi bahan refleksi dan input baik bagi pemangku kepentingan setempat untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, masih terjadinya dikotomi antara instansi urusan penataan ruang dan urusan kemiskinan menjadi PR pemerintah kita. Problem penataan ruang seakan-akan hanya diurusi oleh Badan Perencanaan Daerah dan kemiskinan urusan Dinas Sosial. Ego sektoral ini perlu dihilangkan, dan memulai mengatasi sesuatu secara lintas sektoral sehingga tercapai solusi yang komprehensif.

Pengentasan Kemiskinan

Berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah atau lembaga non pemerintah untuk pengentasan kemiskinan perkotaan masih pada tataran adaptasi—meminimalisasi dampak kemiskinan, misalnya program bantuan langsung tunai, perbaikan rumah atau bentuk bantuan social lainnya. Perencanaan kota dengan mengakomodasi aspek kemiskinan yang sifatnya mitigasi—mencegah penyebab kemiskinan perkotaan, belum sepenuhnya diadopsi dalam kerangka pembangunan kota kita.

Upaya tersebut dapat dijabarkan antara lain: pertama, memasukan aspek sosial, khususnya kemiskinan perkotaan sebagai salah satu dasar penataan ruang kota. Tindak lanjutnya bisa dengan pencarian data yang merangkum di mana dan bagaimana model kemiskinan kota. Data diperoleh melalui sumber sekunder misalnya instansi pemerintah yang menangani langsung masalah kemiskinan maupun data primer (terjun langsung ke lapangan). Hal ini dapat membantu para perencana kota merumuskan rencana tata ruang kota dan mensiasati dampak rencana tersebut terhadap kaum miskin kota di masa datang.

Selanjutnya, hasil pengumpulan data tersebut dikonversi kedalam klasifikasi kawasan perkotaan diikuti kebijakan yang relevan dengan tekstur kawasan. Kawasan pesisir misalnya mengedepankan kebijakan mitigasi dan kelentingan terhadap bencana kenaikan permukaan air laut. Kawasan pinggiran kota (peri-urban) dengan aksesibilitas yang efektif dan efisien, penyediaan fasilitas pokok yang memadai. Sedangkan kawasan inti kota diterjemahkan melalui penyediaan permukiman layak huni dan akses terhadap kebutuhan dasar.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui penataan ruang kota memang bukanlah perkara mudah. Bantuan dana, perbaikan rumah atau kampung memang penting. Tetapi, lebih penting dari itu ialah penataan ruang kota secara lintas sektoral, komprehensif dan mengakomodasi segala aspek, terutama kemiskinan perkotaan. Sebab, kota yang baik tercermin pada keleluasaan penduduk mengakses fasilitas pelayanan dasar kota secara adil dan efisien.

Penulis adalah alumni Teknik Planologi Universitas Trisakti, Jakarta; dan sekarang sedang melanjutkan S2 di universitas indonesia(UI).

MEMAHAMI PENGERTIAN PERANCANGAN KOTA

Persyaratan perancangan kota(urban design) dapat diterapkan pada berbagai proyek, penetapan daerah-daerah yang dikenai kewajiban membuat laporan dampak lingkungan, perubahan mintakat, atau penetapan daerah-daerah sebagai satuan pembangunan terencana.

Kata perancangan digunakan dengan berbagai cara dan berbagai makna dinebagai bidang. Pada skala kwasan, perancangan kota meliputisituasi dan perkembangan lingkungan suatu bangunan atau sekumpulan gedung, suatu taman, jalur pejalan kaki, atau elemen fisik lingkungan lain yang saling berhubungan dengan penghuninya. Sementara pada skala kota, perancangan kota berkaita dengan elemen visual  utama yang meliputi: pemusatan, tengaran, kawasan, jejalur, dan juga tepian. pada dasarnya Urban Design berkaitan erat dengan kebijakan dalam perancangan fisik kota, yang melibatkan sekelompok orang dalam suatu kurun waktu tertentu, disamping juga berkaitan erat dengan rnanajemen pembangunan fisik kota, baik dalam lingkungan alarni, maupun linakungan binaan.

Pengertian perancangan kota(Urban Design) menurut para pakar adalah sebagai berikut:

1. Robert M. Beckley, (1979) Urban Design adalah suatu jembatan antara profesi perencanaan kota dan arsitektur. Perhatian utama Urban Design adalah pada bentuk fisik kota. 
2. Melville  Branch (1995) Di dalam perencanaan kota komprehensif, perancangan kota memiliki suatu makna yang khusus, yang membedakannya dari berbagai aspek proses perencanaan kota. Perancangan kota berkaitan dengan tanggapan inderawi manusia terhadap lingkungan fisik kota: penampilan visual, kualitas estetika, dan karakter spasial” 
3. Harry Anthony (dalam buku Antoniades, 1986) memberi pengertian bahwa perancangan kota merupakan pengaturan unsur-unsur fisik lingkungan kota sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi baik, ekonomis untuk dibangun, dan memberi kenyamanan untuk dilihat dan untuk hidup di dalamnya.
4.  Catanese dan Snyder, pada hakekatnya Urban Design adalah suatu jembatan antara profesi perencanaan kota dan arsitektur, yang perhatian utamanya adalah pada bentuk fisik wilayah perkotaan. Dalam hai in; Catanese dan Snyder menjelaskan posisi urban design dalam proses perencanaan dan perancangan dalam skala makro
5. Pierre Merlin dan Francoise Choay (1988: 677 & 851) perancangan kota adalah proses dari konsep dan realisasi arsitektur yang memungkinkan penguasaan pengaturan formal dari perkembangan kota, yang menyatukan perubahan dan kemapanan.
6. Andy Siswanto, perancangan kota  merupakan sebuah disiplin perancangan yang merupakan pertemuan dari arsitektur, perencanaan dan pembangunan kota. 
   

Dari beberapa defenisi perancangan kota menurut para ahli diatas, kita bisa mengambil beberapa kata kunci yaitu sebagai berikut:

1. Jembatan antara profesi perencanaan kota dan arsitektur
2. Tanggapan inderawi manusia terhadap lingkungan fisik kota. 
3. Pengeturan unsur-unsur fisik kota sedemikian rupa sehingga dapat berfunsi baik
4. Proses dari konsep dan realisasi arsitektur 
5. Suatu kedisiplinan perancangan yang merupakan pertemuan dari arsitektur, perencanaan dan pembangunan kota.

Namun,  terkadang definisi Urban Design banyak disalahartikan, dimana arsitek sendiri sering terkonsentrasi pada perancangan bangunan sebagai sosok tunggal yang terisolasi dari kawasan, tidak merespon dan, terintegrasi dengan tipologi morfologi arsitektur, serta struktur fisik kawasan.

            Dari pendapat para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya urban design adalah merupakan suatu disiplin perancangan, yang merupakan suatu jembatan antara perencanaan kota dan arsitektur, dan berkaitan erat dengan kebijakan dalam perancangan dan manajemen pembangunan fisik kota, yang perhatian utamanya adalah pada bentuk fisik kota dan lingkungannya, baik daiam bentuk lingkungan alami, maupun lingkungan binaan, yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta daya dukung lahannya, dan diatur sedemikian rupa, sehingga ruang dan bangunan perkotaan tersebut dapat dimanfaatkan, sosial, artistik, berbudaya dan optimal, secara teknis maupun ekonomis.